Penambangan Pasir Liar Di Desa Kedawung Kota Blitar, Diduga Tidak Kantongi Izin 

Blitar | Nusantara-Post. Aksi penambangan pasir liar (galian C) marak terjadi lagi di Kota Patria Blitar. Berdasarkan penelusuran tim, kali ini, aksi penambangan liar ini terjadi di Desa Kedawung, Kecamatan Nglegok, Kota Blitar. Tim berusaha turun dan menyusuri area yang diduga terjadi penambangan liar tersebut untuk mengawasi dan memastikan sejauh mana kegiatan ilegal tersebut berlangsung. Selasa (16/03/2021)

Tim langsung menemui salah seorang narasumber yang berada di lokasi tersebut untuk menggali informasi lebih lanjut sekaligus mengkonfirmasi kegiatan yang diamati oleh tim.

Narasumber yang tidak kami sebutkan namanya tersebut mengatakan bahwa, operasi tambang galian C beroperasi setiap hari. Lebih lanjut lagi, narasumber juga menerangkan bahwa aktivitas itu berlangsung hingga (hampir) 24jam setiap harinya.

Bisa kita bayangkan seberapa besar aktivitas eksploitasi tersebut berlangsung di area tersebut. Tim menggali informasi lebih jauh mengenai kapasitas produksi dan frekuensi pengiriman yang berasal dari titik tambang.

Menurut keterangan narasumber, dalam sehari kapasitas produksi yang berasal dari tambang tersebut dapat mencapai 30 sampai 50 rit. Narasumber juga menjelaskan mengenai harga untuk setiap rit pasir berkisar Rp. 500.000 hingga Rp. 650.000. Estimasi omset yang didapatkan dari adanya aktivitas ini dapat mencapai 1 miliar setiap bulannya.

Apabila aktivitas eksploitasi ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan sangat besarnya kekayaan alam yang seharusnya dapat dikelola negara bersama masyarakat, harus dicuri atau lolos begitu saja ke pihak-pihak yang mencari keuntungan mereka sendiri.

Aktivitas pertambangan diatur jelas dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Diperjelas pada pasal 158 yang berbunyi : “ Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) “. Namun jerat hukum yang mengancam para penambang ilegal ini tidak membuat mereka bergeming sedikitpun, bahkan mereka terkesan leluasa dan buka-bukaan atas aktivitas terlarang yang mereka lakukan.

Tim memantau bahwa terdapat 3 alat berat berupa ekskavator (backhoe) yang digunakan untuk mengeruk pasir di sungai tepat dj titik pusat tambang. Selain itu, aktivitas pengangkutan pasir dari dasar sungai menuju titik selanjutnya juga melibatkan puluhan Dump Truck.

 

Selain kerugian negara yang diakibatkan dari pencurian kekayaan alam tersebut, masyarakat disekitar titik tambang juga merasa dirugikan dengan adanya alat berat yang digunakan.

 

Bagaimana tidak, jalan-jalan sebagai akses satu-satunya sarana mobilisasi warga menjadi rusak akibat dilewati alat-alat berat, hal ini tentu sangat merugikan warga dari segi keselamatan dan kenyamanan berkendara.

 

Bahaya lainnya adalah rusaknya kontur dan konstruksi susunan tanah tebing, disekitar area pengerukan pasir yang dapat menimbulkan bencana tanah longsor, hal ini tentunya juga mengintai keselamatan para pekerja yang berada di titik pengerukan.

 

Munculnya rongga-rongga galian yang sangat curam akibat bekas pengerukan pasir juga memperparah pemandangan di area tersebut.

Aktivitas yang terkesan dibiarkan oleh aparat penegak hukum ini, membuat masyarkat sekitar semakin resah dan gelisah. Sampai dengan berita ini dinaikkan, belum ada tindakan tegas bagi aktivitas illegal minning di wilayah hukum Kota Blitar tersebut. (MN Hnd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.