PKL Pasar Kota Batu Raja Carut Marut

Baturaja Oku – Nusantara-post. Kondisi dikawasan Pasar baru saat ini kembali semrawut karena banyaknya pedagang yang membuka lapak di sepanjang trotoar depan pasar Baru. Keberadaan lapak PKL tersebut membuat banyak warga berkerumun di trotoar sehingga menimbulkan kemacetan lalu-lintas.

Pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar pasar baru Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan,   Rabu  (17/3/2021)

PKL Pasar Kota Batu Raja Carut Marut

Lahan parkir pasar baru dan pasar atas yang saat ini sudah di sulap menjadi kios kios sehingga lahan parkir saat ini memakai bahu jalan. Dulu di seputaran jalan kantor capil dan pariwisata itu terdapat perboden larangan parkir, begitu juga di area tugu batu pasar atas.

Awak media konfirmasi ke direktur pasar melalui telepon seluler mengatakan kami sudah melayang kan surat ke instansi Pol Pp dan Dishub terkait penertiban. Namun belum ada tindakan sampai saat ini.

PKL Pasar Kota Batu Raja Carut Marut

Masalah perkotaan di pasar baru Baturaja Oku yang memperbolehkan pedagang kaki lima berjualan di atas trotoar Serta parkir yang semerawut menyalahi aturan yang berlaku. Lalu Awak media Kami konfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan untuk menanyakan hal ini malah no Wa wartawan kami di Block oleh Kadishub Oku begitu juga dengan Kasi prasarana dishub Oku..

Lapak lapak tersebut sudah di bangun secara permanen, yang menelan anggaran biaya yang tidak sedikit. Apakah seperti ini keindahan kota Baturaja. Yang membuat dan membangun los di atas trotoar dan Parkiran  yang semerawut seperti ini.

Terkait dengan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar masih ada aturan yang melarang dan harus dipatuhi.

PKL Pasar Kota Batu Raja Carut Marut

“Selama UU 38/2004 tentang Jalan dan UU  No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih berlaku, seluruh pemda se-Indonesia karena ini terkait UU, maka wajib mematuhi aturan yang melarang PKL berjualan trotoar,” berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2014, hal itu tidak sesuai karena peraturan menteri tersebut kedudukannya lebih rendah dari undang-undang sehingga permen perlu direvisi.

Aturan hukum yang berlaku dan setiap kebijakannya di Kabupaten/Kota bisa ditiru oleh kota-kota lain di Indonesia meskipun itu melanggar hukum. Pasalnya, trotoar dibangun juga utamanya adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk menampung PKL.  ( Afz )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.