DPC POSPERA Kota Pasuruan Melalui Juru Bicaranya Menyatakan….?

Pasuruan | Nusantara-post.com

Pospera Secara Nasional menolak Import beras , di ikuti jajaran hingga ke Jajaran Cabang .

 

Tidak Ketinggalan, DPC Pospera Kota Pasuruan,melalui Juru Bicaranya Achmad Son Haji atau biasanya lebih akrab di panggil Bung Jibon menegaskan bahwa Secara organisasi Kita menolak Keras Import Beras,Tidak Hanya Import Yang kita tolak,akan tetapi Kita Juga harus Menolak dan Melawan Impreaslisme , karena kalau hanya hilirnya saja yg kita Tolak tetapi Hulunya (Sumber masalahnya) Kita biarkan berkambang biak bebas mencekram Bangsa ini yah sama saja muspro .

Regulasi yang melegitimasi Kepentingan Kapitalisme Harus kita Hapuskan, Kita Perkuat kedaulatan pangan kita , Sistem yang selama ini menjerat bangsa harus kita Usir , kita harus berani Berdaulat secara Politik Berdikari secara Ekonomoi dan berkebudayaan secara budaya bangsa kita sendiri

Kembali kepada cita cita mulia bangsa ini , Kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat . Jangan jadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Jargon belaka , Kita harus laksanakan dan tegakka semuanya itu

Kenapa kita harus tolak Impor beras? .

Pertama, kebijakan impor beras dilakukan di saat petani dalam negeri sedang melakukan panen raya.

Merujuk hitungan BPS dengan metode barunya (kerangka sampel area/KSA), sepanjang Januari-April 2021, produksi beras ditaksir mencapai 14,54 juta ton. Jumlah itu naik dibanding periode Januari-April 2021, produksi beras ditaksir 14,54 juta ton. Artinya, ada kenaikan sebesar 26,84 persen.

Kedua, setidaknya sejak 2019, eranya Menteri Amran Sulaiman, pemerintah mengklaim sudah mewujudkan swasembada beras. Kalau nggak disebut swasembada, intinya surplus.

Melihat data, tahun 2019 produksi beras sebesar 31,31 juta ton. Lalu, tahun 2020 meningkat tipis menjadi 31,33 juta ton. Dengan menghitung konsumsi nasional 29,37 juta ton pada periode yang sama, harusnya ada surplus.

“Dan ketiga Kebijakan Impor Beras jika kita berbicara keberpihakan kepada pertanian dalam negeri, kepada nasib 33,4 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan nasibnya kepada petani, kepada cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan, maka jelas kebijakan impor pangan itu harus digugat di tolak.”Pungkas Jibon.

Tim Pas Raya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.