Sosialisasi Tertib Administrasi BPN Dan PTSL Kabupaten Blitar Di Desa Karanggondang 2021

Blitar_NUSANTARA-POST.COM,Rabo (7/4/2021) pukul 09.00wib Pelaksanaan sosialisasi tertib administrasi dan jemput layanan PTSL(pendaftaran tanah sistematis lengkap)badan pertanahan nasional Kabupaten Blitar digelar di balai Desa Karanggondang(7/4)dihadiri warga masyarakat dan tokoh ibu pkk warga desa karanggondang,hadir dalam sosialisasi tersebut dari BPN kabupaten Blitar Bapak Saiful SH sebagai pematri yang menjelaskan,memaparkan tentang pentingnya dan perlunya mengikuti mendaftarkan progam PTSL,didampingi Kepala Desa Karanggondang Edi Sutjipto juga menekankan dampak positif dengan adanya progam pemerintah melalui PTSL akan memudahkan pemdes dalam mendata mengklasifikasikan objek tanah di desanya,ujarnya pada Nusantara.com,menurutnya

Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat: sandang, pangan, dan papan. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

PTSL yang populer dengan istilah sertipikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipkat dapat menjadikan  sertipikat tesebut sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Mengutib apa yang di
sampaikan Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil beliu berharap program PTSL dapat mewujudnyatakan pembangunan yang rata bagi Indonesia. “PTSL ini akan mempermudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertipikat tepat sasaran, yakni para nelayan dan petani serta masyarakat lainnya agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik,”

Dalam akhir sambutanya di balai desa Karanggondang Saiful SH berpesan kepada warga masyarakat Desa Karanggondang agar memanfaatkan progam ini sebaik mungkin,ditambahkan pula Kades Edi Sutjipto kami sebagai pemdes Karanggondang mempunyai kewajiban memberi pelayanan publik sebaik baiknya kepada warga desa agar tercipta suasana harmonisasi antara pemdes dan warga dan tetap memperhatikan prokes kesehatan demi menjaga,merawat,semua elemen yang ada di Desa singkatnya sambil menyampaikan salam pada Nusantarapost.com(Fendy/MNP)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.