SENGKETA PILKADES MOJODUWUR, LURAH YANG GAGAL DILANTIK DAN PERWAKILAN WARGA DATANGI KANTOR DPRD KABUPATEN NGANJUK MENUNTUT KEADILAN

Nganjuk_Nusantara-post.com – Sengketa Pilkades Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Kembali berlanjut. Korban Perbup Jumali mendatangi kantor DPRD Nganjuk untuk melakukan hearing Bersama dengan anggota dewan Komisi I pada Senin (12/04/21). Polemik ini belum mendapatkan titik temu sampai saat ini. Diketahui Sengketa Pilkades antara Lurah Jumali dan Sihat Raharjo ini sudah berlangsung dari tahun 2019. Pihak Sihat sudah pernah menggugat Bupati Nganjuk Novi ke PTUN Surabaya dan Mahkamah Agung RI dan mengklaim memenagkan proses hukum atas permohonan eksepsi oleh Bupati Nganjuk Novi Rachman Hidayat. Selanjutnya proses kasasi oleh Bupati Nganjuk juga telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Saat ini giliran pihak Jumali yang kemudian melaporkan sengketa ini ke Polres Nganjuk. Namun, Polres Nganjuk tidak menindaklanjuti laporan ini dan kemudian kasus ini telah di bawa ke Polda Jatim oleh pihak Jumali. Menurut pihak Jumali, ada pihak-pihak yang bermain dibalik sengketa tersebut. Pasalnya, ketika didasarkan Perbup Nganjuk Jumali telah menang, dan dari peraturan Mendagri pihak Jumali juga telah memenuhi. Penghitungan ulang juga telah dilakukan dan hasilnya pun pihak Jumali menang. Namun mengapa Lurah Jumali dibatalkan untuk dilantik? Hal ini masih menjadi polemik hingga saat ini.

Saat keluar dari ruangan yang digunakan untuk proses hearing, Jumali mengatakan bahwa pihaknya dipilih oleh rakyat dan hanya berhak diturunkan oleh rakyat, lalu mengapa saat ini malah Bupati yang memunculkan keputusan untuk membatalkan pelantikan Jumali? Pihaknya merasa bahwa ini ada permainan dibalik layar, karena pasalnya pihak Jumali merasa tidak melakukan kesalahan apapun yang membuat dirinya sampai dibatalkan untuk dilantik. Pihaknya juga menyebutkan bahwa merasa di adu domba dengan pihak Dewan, yang mana sebenarnya Dewan tidak menekan pihak manapun untuk segera melantik Sihat Raharjo.

Setelah sesi hearing di Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk selesai, pihak Jumali berharap keadilan dan hak warga Desa Mojoduwur dapat diperjuangkan dengan semestinya. Pihaknya juga akan membawa hal ini ke PTUN Surabaya agar keadilan dapat ditegakkan. Diketahui juga dari keterangan warga sekitar, Calon Lurah Sihat Raharjo sedang tersangkut kasus pengurusan sertifikat tanah milik 200 warga Mojoduwur yang sampai dengan saat ini belum ada kepastian.

Setelah dana warga dihimpun, sertifikat tak kunjung diserahkan, bahkan ada beberapa warga yang uangnya belum dikembalikan sama sekali sampai detik ini. Selain itu, warga juga menyebutkan bahwa Sihat Raharjo telah melakukan penyalahgunaan tanda tangan milik 5 Toma (tokoh agama) setempat yang dibuat seolah-olah mereka (toma) telah menyetujui surat permohonan agar Calon Lurah Sihat Raharjo untuk segera dilantik, pasalnya ketika meminta tanda tangan tersebut, Sihat meminta dengan alasan untuk persetujuan peraturan tentang larangan pengkijingan makam. Selain itu, alasan lain yang digunakan adalah untuk pengadaan pupuk. Alih-alih, tanda tangan tersebut digunakan sebagaimana mestinya, justru tanda tangan di kertas kosong tersebut digunakan oleh Sihat untuk memuluskan kepentingan terselubungnya. Sampai dengan berita ini diturunkan, permasalahan ini masih terus dilakukan proses hukum **(Team)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.