Proyek Tanpa Papan Nama Abaikan Undang-Undang No 14 TA. 2008 Situbondo, Nusantara post.com – Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Asembgus jadi polemik, kepemerintah daerah, setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan lainnya. Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Rabu (28/4/21) Kedua peraturan dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah. “Papan informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparansi ini dimulai sejak pekerjeaan atau proyek dilakukan termasuk proyek yang dilakukan di badan publik. “Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Publik Informasi Publik (UU KIP). Disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa papan nama proyek di Desa asemabagus Kecamatan asembagus baik itu dikerjakan oleh kontraktor maupun pihak Desa, ataupun swakelola, yang dilakukan pihak itu pihak rekanan itu telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Ya, melanggar UU dan Perpres. Disisi lain proyek tersebut dikeluhkan para petani diduga menutup saluran air dari sungai yang untuk kebutuhan para petani setempat, kalau sampai saluran tersebut ditutup habis kami para petani mau ambil air dari mana untuk mengairi tanaman kami, “ucapnya petani yang enggan disebut namanya. ( Rudi )

Situbondo_Nusantara- post.com – Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Asembgus jadi polemik, kepemerintah daerah, setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan lainnya. Desa Asembagus Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. Rabu (28/4/21)

Kedua peraturan dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / jasa Pemerintah.

“Papan informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparansi ini dimulai sejak pekerjeaan atau proyek dilakukan termasuk proyek yang dilakukan di badan publik.

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Publik Informasi Publik (UU KIP).

Disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa papan nama proyek di Desa asemabagus Kecamatan asembagus baik itu dikerjakan oleh kontraktor maupun pihak Desa, ataupun swakelola, yang dilakukan pihak itu pihak rekanan itu telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Ya, melanggar UU dan Perpres.

Disisi lain proyek tersebut dikeluhkan para petani diduga menutup saluran air dari sungai yang untuk kebutuhan para petani setempat, kalau sampai saluran tersebut ditutup habis kami para petani mau ambil air dari mana untuk mengairi tanaman kami, “ucapnya petani yang enggan disebut namanya. ( Rudi )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.