Sarasehan Desa Budaya Cikal Bakal Progam Pemajuan Kebudayaan

Blitar | Nusatarapost- Suliono S.H, Pria Kelahiran Blitar, 16 maret 1963 lulusan Fakultas Hukum Universitas Teknologi Surabaya dalam acara Sarasehan Budaya di padepokan kediamanya Dusun Genengan Rt.03/04 desa Sanankulon Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar dalam tema Menggali Potensi Desa dalam bingkai Progam Pemajuan Kebudayaan 2021 terangnya pada media nusantarapost saat dikunjungi di kediamanya. Blitar ,minggu(16/05/2021)

Pria yang juga anggota BPD desa Sanan Kulon pecinta seni dan budaya mengabdikan dirinya kepada masyarakat sejak sebelum dirinya pensiun (1 april 2021)dari instansi Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan jabatan terakhirnya Kepala Subsi kegiatan kerja LAPAS kelas IIB Blitar.

Menurut Suliono,SH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan telah meluncurkan program Pemajuan Kebudayaan Desa Tahun 2021. Pemajuan kebudayaan desa merupakan platform kerja bersama membangun desa mandiri melalui peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya desa di tengah peradaban dunia.

 

Program ini merupakan salah satu program prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud yang didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)terang dan jelasnya pada media nusantarapost.

 

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid berharap desa dapat menjadi ujung tombak pusat pertumbuhan karena selama ini kota selalu dianggap sebagai pusat pertumbuhan sehingga menarik penduduk desa untuk melakukan urbanisasi tambah Suliono,SH.

 

Suliono,SH mencontohkan bahwa dipilihnya desa sebagai program pemajuan kebudayaan, karena desa merupakan akar dasar atau asal identitas budaya Indonesia dan paradigma pembangunan kebudayaan harus dimulai dari unit kebudayaan terkecil, yaitu desa.

 

“Saat inilah waktunya bagi masyarakat desa khususnya Desa Sanankulon umumnya desa lain untuk dapat bergerak dan berkembang sesuai dengan imaji mereka tentang masa depan desanya. Desa bukan lagi sebagai objek pembangunan semata namun desa merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri.

 

Suliono,SH menambahkan mengatakan pada komunitas dan media nusantarapost (16/05) bahwa sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014, tujuan pengaturan desa di antaranya adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa Sanankulon itu sendiri khususnya umumnya desa lain.

 

Lebih lanjut Suliono,SH menyampaikan bahwa kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif merupakan kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan yang diharapkan akan tumbuh dengan adanya program pemajuan kebudayaan desa.

 

“Tujuan akhir pembangunan desa adalah mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) Desa atau pembangunan desa yang berkelanjutan,”

Jelas Suliono,SH kepada yang hadir dalam acara sarasehan halal bihalal terbatas komunitas seni dan budaya masyarakat Desa Sanankulon.

 

Program Pemajuan Kebudayaan Desa

Mengajak masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, memiliki peran penting mulai dari pemetaan, pengembangan hingga pemanfaatan potensi desa mereka. Program Pemajuan Kebudayaan Desa menyasar kelompok sosial di desa, termasuk generasi muda, perempuan dan anak-anak, tetua desa serta pelaku budaya.

 

“Diharapkan program ini dapat menemukan rekomendasi umum pembangunan desa, mendorong munculnya peraturan desa(perdes) yang berpihak pada masyarakat desa serta dapat membangun rasa bangga terhadap jati diri budaya masyarakat desa.

 

UU Desa memberikan kewenangan sekaligus menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Regulasi ini memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dengan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum sekaligus mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat guna mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama.

 

Sejalan dengan hal itu, UU Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah segala upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

 

Untuk mewujudkannya, maka peran aktif dari masyarakat lokal, komunitas desa dan perangkat desa sangat penting. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan pada tahun anggaran 2021 menyelenggarakan Program Pemajuan Kebudayaan Desa sebagai salah satu upaya menjadikan desa menjadi lebih merdeka dalam mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan desanya.

 

Tujuan Program Pemajuan Kebudayaan Desa adalah mendukung proses dan mewujudkan inisiatif pemajunan kebudayaan melalui pemberdayaan masyarakat.

 

Sebagai anggota BPD Suliono,SH bertanggung jawab terhadap penyusunan peraturan desa dan BPD dapat mengusulkan Ran Perdes kepada pemerintah desa Sanankulon,menurutnya juga idealnya penyusunan draft RanPerdes dilakukan oleh tim kecil yang dibentuk dengan keputusan Kapala Desa(kades).Tim kecil inilah yang melakukan identifikasi masalah(termasuk menyusun daftar isian masalah)persoalan-persoalan yang menjadi ruang lingkup kewenangan Desa dan materi muatan RanPerdes yang menjadi solusinya.jelas Suliono,SH.bahkan jika diperlukan Hearing konsultasi publik dengan masyarakat,ataupun dengan Camat,alhasinya sebagai masukan untuk penyempurnaan RanPerdes.tegasnya sambil mempersilahkan hidangan,nusantarpost.com(16/05) ZE/mnp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.